Ketua Steering Committe, Rudi Hartono, yang membuka pertemuan penting itu menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran para anggota Presnas dan perjuangan berat kawan-kawan daerah untuk menghadiri pertemuan ini.
“Saya merasa senang karena kehadiran anggota Presnas Ke-II lebih banyak bila dibandingkan dengan Presnas pertama. Ini sebuah kemajuan dan sekaligus menunjukkan semangat untuk membangun partai,” katanya.
Ia lalu menarik secarik kertas dari sakunya. “Saya harus menyampaikan apresiasi terhadap kawan dari Maluku, yaitu kawan Elyas. Beliau adalah peserta dari tempat terjauh, tetapi paling pertama tiba di Jakarta,” katanya berseloroh.
Semangat Presnas
Lebih dari enam bulan sejak presnas yang pertama, seluruh kader dan anggota PRD bahu-membahu untuk membangun partai. “Kami membenamkan diri dalam perjuangan petani Tanjung Medang,” kata Eka Subakti, ketua PRD Sumsel saat menjelaskan aktivitas partai di daerahnya.
Sementara itu, Rahmad dari KPW Lampung bercerita mengenai keberhasilan PRD dalam memimpin perjuangan petani untuk merebut kembali haknya di Lampung Barat dan Lampung Tengah. “Perjuangan petani sedang berkobar di tanah lampung dan partai telah mengambil peran untuk terlibat dalam perjuangan itu.”
Dengan tidak kalah semangatnya, Ashmad Rifai yang datang beberapa saat menjelang acara menceritakan perjuangan partai di Nusa Tenggara Barat, tempat dimana kaum tani juga sedang mengambil peranan penting dalam gerakan massa.
“Beberapa saat lalu, tiga hari menjelang Presnas, kaum tani di Bima ditindas oleh aparat keamanan. Puluhan petani ditangkap dan sebagian besar lainnya menghilang dari kampung mereka,” kata ketua KPW PRD Nusa Tenggara Barat ini.
Inilah sekilas cerita para anggota Presnas menjelang pertemuan dimulai. Di berbagai tempat, terutama sekali di Riau, NTB, Sultra, Sumsel, Lampung, dan lain-lain, PRD telah memainkan peranan penting dalam perjuangan bersama dengan kaum tani.
Sementara itu, cerita lain datang dari partai di Jawa Timur. Di kota yang dikenal dengan perjuangannya yang heroik pada tanggal 10 November, Surabaya, PRD telah mengambil peran aktif dalam perlawanan terhadap ide pembangunan tol tengah kota. “program ini akan menggusur sedikitnya 4500 rumah rakyat. Partai telah menggelar aksi berkali-kali bersama rakyat untuk menolak rencana keblinger ini,” terang Sekretaris KPW PRD Jatim Hendraven Saragih.
Dari bagian timur Indonesia, yaitu Maluku, PRD telah mengibarkan benderanya di tengah-tengah perjuangan rakyat. Elyas selaku ketua partai dari provinsi penghasil rempah-rempah ini menjelaskan bagaimana partai melakukan advokasi-advokasi terhadap berbagai persoalan rakyat.
Pekerjaan Politik Partai
Pada sesi sidang yang pertama, yakni tentang politik, KPP dan KPW melaporkan pekerjaan politik partai semenjak enam bulan pasca presnas pertama.
“Kita telah menjalankan kampanye anti-imperialisme, menggalang front persatuan di segala arena politik, dan merespon sejumlah momentum politik,” ujar Sekjend PRD Gede Sandra saat menyampaikan laporan politik.
Ketua Umum PRD Agus Jabo Priyono menceritakan pekerjaan politik KPP dalam menggalang sekutu untuk pembangunan front anti-imperialisme. “Partai telah berusaha mendekati berbagai kekuatan politik dari berbagai spektrum. Di situ kami telah mengkampanyekan garis politik partai tentang anti-imperialisme,” katanya.
Agus jabo juga menyampaikan perkembangan politik nasional, terutama kecenderungan politik partai-partai di parlemen. “Belum ada kekuatan politik di parlemen yang secara terang menegaskan dirinya sebagai anti-imperialis. kalaupun ada yang mengaku nasionalis, tetapi mereka sangat ragu-ragu untuk tegas bersikap anti-imperialis.”
Sejurus dengan itu, laporan KPW-KPW juga menggambarkan pekerjaan politik PRD untuk memperluas front anti-imperialisme dengan berbagai kekuatan politik, baik melalui kekuatan politik parlemen maupun aksi-aksi massa.
“Kawan-kawan di NTT sedang membentuk sebuah front strategis bernama Front Rakyat Anti-imperialis Neoliberal (FRAIN), dan punya perspektif untuk menjadi front permanen di masa depan,” ujar Bedi Roma, dari KPW PRD NTT.
Front Anti-Imperialisme Seluas-Luasnya
Dalam pendiskusian situasi nasional, hampir seluruh peserta presnas menyepakati bahwa serangan neoliberal di Indonesia sudah sampai tahap yang mendalam dan cukup luas di berbagai bidang seperti ekonomi, politik, dan sosial-budaya.
Sebagaimana dijelaskan oleh Rudi Hartono, Deputi Kajian dan Bacaan KPP-PRD, bahwa neoliberalisme telah menghancurkan ekonomi produksi di dalam negeri, yakni meliputi penghancuran produksi pangan, penghancuran produksi kecil dan menengah, dan penghancuran pasar di dalam negeri.
“Situasi itu menyebabkan ketergantungan yang sangat besar ekonomi nasional terhadap asing. Hampir semua barang kebutuhan hidup didapatkan atau diimpor dari negeri-negeri imperialis,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Arie Ariyanto, ketua deputi politik KPP-PRD, yang menjelaskan soal bagaimana neoliberalisme mereproduksi dirinya sebagai jalan untuk mengatasi krisisnya.
“Supaya tidak disebut privatisasi, maka mereka menggunakan istilah IPO (Initial Public Offering). Juga istilah pencabutan subsidi BBM diganti dengan istilah yang lebih halus, yaitu pembatasan subdisi.”
Adalah sangat menarik, dan tentu bukan kebetulan, bahwa, kendati basis ekonomi rejim berkuasa di Indonesia sudah hancur, tetapi mereka masih bisa membiayai dirinya dari kucuran utang dan korupsi, dan juga mempertahankan kekuasannya dengan berbagai sogokan dan kanalisasi.
Masalah lainnya disebabkan oleh ketiadaan kekuatan oposisi yang signifikan. “Oposisi sangat luas dan terpecah-pecah, sehingga tidak bisa menjelma menjadi signifikan,” kata Dominggus Oktavianus, ketua Deputi Hubungan Internasional KPP-PRD.
Kawan AJ Susmana menegaskan soal pentingnya usaha tidak kenal menyerah untuk membangun persatuan nasional anti-imperialis seluas-luasnya. “Ada sentimen anti-imperialisme yang muncul saat pilpres 2009, tetapi gagal dilanjutkan oleh Mega-pro hingga saat ini,” katanya.
Kader PRD yang dikenal dengan kemampuan filsafatnya ini menjelaskan bahwa partai harus bisa menarik kekuatan-kekuatan anti-imperialis di berbagai partai politik, ormas, maupun di dalam pemerintahan.
“Kepemimpinan nasional (SBY-Budiono) sekarang ini mencerminkan dirinya sebagai antek imperialisme alias pengecut. Karena itu, serangan kita seharusnya difokuskan kepada kepemimpinan nasional, sembari mengorganisir dan melipatgandakan kekuatan anti-imperialis,” tegas AJ Susmana.
Ada masalah dengan ketiadaan garis pemisah yang tegas antara kekuatan yang teridentifikasi sebagai pro-imperialisme dan anti-imperialisme. Sebagian besar politisi hanya menganggap parpol sebagai kendaraan politik, bukan sebagai alat perjuangan.
Diskusi di bidang politik melahirkan rekomendasi yang sangat tegas, yaitu: membangun persatuan nasional anti-imperialisme seluas-luasnya, dengan musuh pokoknya adalah pemerintahan (SBY-Budiono).
Pembangunan Ideologi
Neoliberalisme tidak hanya menjajah secara ekonomi dan politik, tetapi juga menaklukkan gagasan-gagasan nasional dan martabat manusia. Oleh karena itu, PRD memandang pentingnya membangun propaganda yang sistematis dan bersifat massal.
Penggunaan azas pancasila oleh PRD dianggap sudah sangat tepat dan berkontribusi dalam memudahkan partai untuk mempropagandakan anti-imperialisme di kalangan massa rakyat. “Dengan menggunakan pancasila, kita lebih mudah untuk menjelaskan sosialisme, demokrasi, dan nasionalisme kepada massa rakyat,” ujar Babra Kamal, ketua KPW PRD Sulsel, yang menceritakan pengalamannya saat mensosialisasikan PRD kepada massa luas.
Hanya saja, sebagaimana diakui juga oleh sebagian besar pengurus partai di daerah, pelaksanaan pendidikan anggota belum berjalan secara maksimal dalam perjalanan enam bulan pasca presnas pertama. “Ini catatan penting buat anggota presnas dan harus segera dibenahi di masa mendatang,” kata Ketua Deputi Pendidikan dan Kaderisasi KPP-PRD, Data Brainanta.
Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendidikan di daerah, antara lain; masih kurangnya tenaga pengajar, pembuatan kurikulum dan silabus yang belum selesai, dan persoalan teknis lainnya.
Di bidang agitasi dan propaganda, presnas PRD juga menegaskan perlunya membangun koran partai yang bisa menjangkau massa rakyat secara luas, terutama koran cetak. Disamping itu, untuk memassalkan berdikari online sebagai bacaan massa rakyat, maka kader juga perlu memberikan pelajaran kepada massa tentang bagaimana cara mengakses berdikari online melalui ponsel.
Diskusi di bidang ideologi menghasilkan rekomendasi: (1) pendidikan kader dan anggota. (2) penyelesaian kurikulum pendidikan, (3) mencetak editorial Berdikari Online di daerah-daerah, (4) partai harus membuat lembaga riset, (5) membuat website partai, (6) membuat pelatihan skill pada massa untuk mengakses berdikari online, (7) pendidikan keahlian, (8) kerjasama-kerjasama dengan lembaga atau juga universitas untuk pendidikan bersama, (9) penentuan petugas pendidikan di daerah.
Pembangunan Struktur
Hampir setahun pasca kongres dan enam bulan pasca presnas pertama, anggota PRD telah berhasil membangun struktur partai di 20 Provinsi dan di 31 kota/kabupaten. Disamping itu, partai juga sudah berhasil diperkuat oleh 326 kader dan 252 anggota.
Menurut Binbin Firman Tresnadi, Kepala Biro Organisasi KPP-PRD, salah satu penyebab belum tercapainya target pembangunan struktur partai adalah belum terciptanya kesepahaman antar seluruh kader partai mengenai konsepsi pembangunan partai (party building).
Disamping itu, persoalan lain yang dianggap mengganggu adalah persoalan koordinasi kader di berbagai lapangan pengorganisiran (organisasi massa, parpol, dan lain-lain). Untuk mengatasi persoalan koordinasi ini, forum presnas menyepakati untuk menggunakan mekanisme rapat koordinasi (rakor), yang akan diselenggarakan secara reguler di semua tingkatan (KPP, KPW, KPK, KPC, dan KPDL).
Dalam soal pendanaan dan logistik, presnas juga menyimpulkan bahwa partai belum berhasil membangun unit usaha yang terintegrasi secara nasional dan dikelola secara profesional.
Salah satu rekomendasi dari diskusi bidang organisasi adalah pemenuhan target pembangunan struktur partai menjadi 21 KPW (wilayah), 63 KPK (kota/kabupaten), dan 189 KPC (kecamatan hingga presnas ke-III mendatang. Selain itu, presnas juga menetapkan target perekrutan anggota sebanyak 5000 orang dalam enam bulan kedepan.
Intervensi pemilu 2014
Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Kongres VII-PRD mengenai respon pemilu 2014, forum presnas juga bersepakat untuk menempatkan respon pemilu 2014 sebagai bagian dari taktik pembangunan partai.
Untuk itu, sebagai konsekuensinya, penentuan dapil prioritas untuk elektoral akan diletakkan pada basis-basis pengorganisiran partai. Kerja politik partai harus terus tertuju pada kampanye anti-imperialisme, pembangunan struktur, dan perekrutan kader dan anggota seluas-luasnya. Sedangkan dapil hanya konsekuensi dari kerja-kerja tersebut.
Ditambahkan, bahwa kendaraan politik untuk menuju pemilu 2014 akan disesuaikan dengan geopolitik masing-masing daerah. selain itu, dijelaskan pula bahwa penentuan jumlah caleg per-dapil akan disesuaikan dengan kekuatan basis. “Kita harus menempatkan jumlah kader untuk caleg berdasarkan kekuatan basis kita. Ini juga untuk mengukur kekuatan partai.”
Sebagai target utama dalam pilpres 2014, forum presnas bersepakat untuk menjadikan target merebut DPRD Tk.II (kota/kabupaten) sebagai target paling realistis untuk intervensi pemilu 2014.
0 komentar: on "Laporan Dari Presidium Nasional Ke-II PRD"
Posting Komentar