Situasi politik saat ini di Sulawesi Tengah sedang menghadapai Pemilihan Gubernur Periode 2011-2016, lima pasang calon sudah mendeklarasikan diri ke public. Pasangan Aminudin Ponulele-Luciana Baculu(ADIL)adalah pasangan yang didukung penuh oleh Partai Golkar, pasangan Longki Janggola-Sudarto(LONGKI’s)didukung enam partai politik: Gerindra,Hanura,PPP,PKPB,PDP dan Patriot. Pasangan Ahmad Yahya-Ma’ruf Bantilan(AY-MB)didukung oleh Demokrat dan PKB. Pasangan Rendi Lamajido-H.B Paliundju (SUKARELA) didukung PAN,PDS,PDK,PIB dan PBR. Pasangan Sahabudin Mustafa-Amir Mahud(SAFA)didukung partai politik non seat; PPI, Partai Kedaulatan, Partai Pelopor, PAKARPANGAN, PPI, PBB, PDK, PMB, PNI Marhaen, PPRN, PIS, PPPI, PNBK, Republikan, PKD, PKNU, Barnas dan PPD. Partai yang tidak menyatakan mencalonkan kadernya atau bertarung di Pilgub kali ini adalah PDIP dan PKS, pada awal-awalnya PDIP menggadang-gadang Rendi Lamajido yang didorong tetapi secara resmi DPP PDI tidak memberikan rekomendasi kepada Rendi Lamajido. PKS menggadang-gadang dua nama kadernya, ketua wilayah PKS; Zainudin Tambuala dan anggota DPR-RI; Akbar Zulfakar Sipanawa sebagai wakil yang akan bertarung, hasil akhirnya tidak ada satupun kader PKS yang dipinang dan PKS bersikap tidak bertarung di Pilgub kali ini.
Aminudin Ponulele merupakan ketua DPRD Provinsi Sulawesi tengah yang sebelumnya pernah penjabat sebagai Gubernur periode 2001-2006, Luciana Baculu adalah istri Bupati Buol, Amran Batalipu, adalah mantan Camat Lipunoto. Longki Janggola merupakan Bupati Parigi-Moutong dua periode yang saat ini masih menjabat sebagai Bupati, Sudarto adalah mantan Bupati Luwuk dua periode juga merupakan purnawirawan TNI dan anggota DPD periode 2009-2014. Ahmad Yahya adalah wakil Gubernur pasangan H.B. Paliudju periode 2006-2010 sementara pasanganya, Ma’ruf Bantilan adalah mantan Bupati Toli-toli dua periode. Rendi Lamajido adalah pengusaha yang terpilih sebagai anggota DPR-RI dari partai PDI-P dapil Sulawesi tengah periode 2009-2014, periode sebelumnya adalah anggota DPD Sulawesi Tengah, H.B. Paliudju adalah Gubernur Sulawesi Tengah Periode 2006-2010 yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur Periode 1996-2001, purnawirawan TNI. Sahabudin Mustafa adalah Rektor Universitas Tadulako (UNTAD) yang menjabat selama dua periode, dan Amir Mahmud adalah rektor Universitas Al-Khairat. Dari profil calon Gubernur yang akan bertarung adalah wajah-wajah lama, majunya H.B. Paliudju sebagai calon wakil Gubernur merupakan langkah taktis setelah penolakan yudicial review Undang-undang Pemerintah Daerah yang membatasi masa jabatan Gubernur dua periode. Ma’ruf Bantilan dan Longki Janggola merupakan kader partai Golkar yang kemudian dicap sebagai kader pengkhianat oleh pengurus wilayah Partai Golkar pada saat deklarasi ADIL pada tanggal 27 Januari 2011 di GOR Siranindi, Sahabudin Mustafa kader Golkar yang tidak pernah disebut-sebut pekhianat pada saat deklarasi pasangan ADIL.
Bagaimana dengan persiapan Komisi Pemilihan Umum (KPU PROPINSI) saat ini? KPU sedang mempersiapkan daftar pemilih yang akan memilih pada Pilgub nanti, Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilgub 2011-2016 masih mengacu pada Pilpres 2009, mempersiapkan DPS KPU menggunakan Daftar Pemilih Pemilih Potensial Pemilu (DP4) yang kemudian dibenarkan adanya kelebihan/kekuarangan jumlah DPS ditiap kabupaten. Pilpres 2009 jumlah DPS Kab. Parigi-Moutong sebanyak 272.852 pemilih, pengumuman KPU Propinsi jumlah DPS Kab. Parigi-Moutong sebanyak 293.523 pemilih[2] dan memilik selisih 20.671 pemilih versi KPU Kab. Parigi-Moutong. Kel. Donggala Kodi Kec.Palu Barat DPS Pilgub sejumlah 6.017[3], jika dibandingkan dengan Pemilihan Walikota 2010 untuk Kel.Donggala Kodi sejumlah 5.97 pemilih dan memiliki selisih 45 pemilih[4]. DPS di Kecamatan Palu Timur berkurang sebanyak 701 pemilih dari DPT Pilwakot 2010 mencapai 51.166 pemilih sehingga DPS Pilgub Kecamatan Palu Timur sebanyak 51.166 pemilih, Kel. Besusu Barat berkurang dari 9.722 pemilih DPT Pilwakot menjadi 9.449 pemilih, Kel. Besusu Tengah DPT Pilwakot sejumlah 5.526 pemilih menjadi 5.462 pada DPS Pilgub, kel. Lasoani dari jumlah DPT Pilwakot 5.638 pemilih menjadi 5.628 dalam DPS Pilgub, Kel. Poboya dari DPT Pilwakot 2010 sejumlah 1.117 menjadi 1.054 pemilih dalam DPS Pilgub[5]. Untuk Kel. Layana dan Kel. Tondo mengalami penambahan, untuk Kel. Lolu utara berkurang 338 pemilih dari DPT Pilwakot sebanyak 9.209 dari jumlah DPS Pilgub sejumlah 8.871 pemilih[6]. DPS Poso untuk Pilgub terjadi penurunan jumlah pemilih sebesar 4.603[7] dari jumlah DPT Pemilukada 2010 sebesar 142,151 pemilih.
Pertarungan Pilgub periode kali ini sama halnya pertarungan periode sebelumnya, pertarungan tokoh-tokoh tua yang terikat pada gengsi marga, pertengahan tahun 2010 bakal calon yang mengemuka dan menjadi wacana yang menguat adalah Longki Djanggola, H. B Paliudju, Rendi Lamajido dan Aminudin Ponulele. Longki Djanggola menguat dan mendahului dari calon yang lain dengan menggunakan metode publikasi produk rokok, memasang gambar Longki Djanggola pada semua bengkel, rumah makan, warung kelontongan, perempatan jalan, jalan protokol, kampung, desa dan dusun terpencil, tidak ada tepat yang terlewatkan diseluruh Kabupaten. H. B. Paliudju halayak mengetahuinya tetap maju dan bertarung ketika tim kuasa hukum H. B. Paliudju mengajukan yudisial review soal jabatan gubernur dua periode pada akhir tahun 2010 dan pengunduran voting day yang dijadwalkan awal oleh KPU, alasan dari pihak Gubernur melalui Asisten II kepada masa aksi Front Masyarakat Peduli Pemilukada (FMPP) Sulteng pada tanggal 24 November 2010 mengatakan bahwa anggaran PILGUB belum dianggarkan oleh DPRD Propinsi. Sama halnya pun dengan Rendi Lamajido dan Aminudin, Rendi Lamajido melakukan pemasangan iklan dimedia cetak dan baliho diseluruh kabupaten. Dalam catatan kami selama akhir tahun 2010 hanya empat calon yang mengemuka dalam bursa pencalonan Pilgub 2011-2016, peta politik berubah ketika bulan Januari 2011 pasangan SAFA maju dalam bursa Pilgub. Situasi pemetaan politik berubah total diakibatkan Sahabudin Mustapa adalah putra daerah Parigi-Moutong dan Amir Mahmud adalah kader Al-khairat yang aktif, Al-khairat adalah organisasi keagaaman yang berpusat di Sulawesi tengah, penyebaran anggota dan struktur Al-khairat merata disemua Kabupaten. Dari fakta ini maka akan memberikan gambaran akan terjadi pemecahan suara pasangan Longki’s di bagian Sulawesi timur, perwakilan dari Sulawesi timur ada Sudarto, Rendi Lamajido dibagian Kabupaten Luwuk, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Poso, karena di Kabupaten yang sudah disebutkan merupakan basis terbesar dari Sudarto, untuk Rendi Lamajido sendiri di kabupaten tersebut yang mendongkrak Rendi Lamajido menjadi Anggota DPD periode 2004-2009 dan anggota DPR-RI Periode 2009-2014. Yang paling panjang penentuan maju atau tidak pada pilgub periode ini hanya partai Golkar, ini disebabkan Aminudin Ponulele tidak memberikan ruang kepada kader-kader muda partai Golkar untuk bertarung, Ma’ruf Bantilan adalah kader Golkar yang didepak setelah tidak mendapatkan persetujuan menjadi bakal calon wakil Gubernur lewat partai Golkar, keputusan ini membuat beberapa pimpinan Partai Golkar mengundurkan diri, Arena Parampasi, pimpinan Golkar Kabupaten Sigi mengudurkan diri dari jabatan ketua, sama halnya juga dengan sekertaris Partai Golkar Kabupaten Toli-toli.
Episode yang terus diulang-ulang pada Pilgub kali ini adalah konflik yang sengaja ditebar menjelang voting day, pada Pilgub peride 2006-2011 koflik berbau SARA di daerah bekas konflik SARA sengaja dibuat, pemboman pasar babi Maesa dan Pasar Sentral Poso pada bulan Desember 2005, pemboman dilakukan tepat sebelum pelakasanaan Pilgub, tetapi karakter koflik yang ditebar kali ini bukan berkarakter isu SARA tetapi bentrok antara pemuda. Dalam catatan kami konflik pertama kali dibentuk dengan pengkondisian situasi/daerah untuk tidak nyaman dengan sms gelap, sms pengkodisian tersebut berisi seluruh masyarakat untuk berhati-hati karena ada penculikan yang menggunakan mobil/motor berplat DN, sms ini merebak diawal bulan desember 2010. Sms pengkondisian memakan korban, mobil escudo DN 913 AE dirusak warga di Desa Loli Kabupaten Donggala[8]. Konflik yang sengaja ditebar kemudian merembet masuk kedalam kota Palu pada Muswil KNPI Sulteng dan penyerangan kantor AJI oleh Front Pemuda Kaili (FPK) pada akhir bulan desember 2010, konflik ini terus dibuat dan beraktifitas dalam kota Palu pada tanggal 16 Januari 2011 yang terjadi antara pemuda jalan Anoa dan pemuda pasar Masomba yang mayoritas etnis Bugis, pemicu awal mula dari konflik ini adanya acara “dero” dijalan Darusallam yang berhenti tiba-tiba akibat adanya lemparan batu dan terikan provokatif[9], konflik ini berkarakter SARA(etnis kaili versus etnis bugis) yang memakan korban 4 orang dirawat pada Rumah Sakit Tentara, salah satu korban tertembak pada jarak 4-5 meter, dari penuturan korban Kompi(30 tahun) dan Agus (31 tahun) ada teriakan “apa juga orang kaili” tidak tahu siapa orangnya dan dari mana asalnya teriakan itu[10]. Konflik selanjutnya di Desa Solove dan Vatunonju Kabupaten Sigi pada tanggal 22 Januari 2011, konflik ini melibatkan pemuda yang bertetangga kampung hanya persoalan pacar seorang pemuda diganggu oleh seorang pemuda dari kampung tetangga. Bentrok juga terjadi di daerah yang sama, antara desa Tulo dan Kota Rindau Kabupaten Sigi, 2 orang kena lemparan batu dan kena peluru senapan angin dibagian perut[11], bentrok di Dolo 5 orang yang ditetapkan tersangka[12]. Di akhir bulan Januari terjadi lagi bentrok di tempat lain di Kabupaten Sigi, bentrok antara desa Potoya dan desa Karawana pada tanggal 31 Januari 2011, awal masalahnya salah seorang pemuda dikeroyok oleh sepuluh orang yang tidak dikenal[13]. Konflik dengan modus yang sama terjadi juga Kecamatan Palu Utara, antara pemuda Labara dan Panau pada tanggal 29 Januari 2011[14]. Bentrok lainnya terjadi di Kabupaten Buol pada tanggal 28 Januari 2011 antara pelajar SMU 2 Buol dan SMK Amirullminin[15], bentrok pelajar ini terjadi selama dua hari berturut-turut. Bukan hanya konflik yang di daerah-daerah terror pun dilakukan, ancaman bom diarahkan kepada Kepala Dinas Kehutanan Ampana Kabupaten luwuk[16].
Daerah yang berkonflik, khususnya wilayah Kabupaten Sigi dan Kecamatan Palu Utara memang memiliki sejarah konflik yang sudah ada, konflik lama di wilayah masing-masing antara bentrok/tawuran pemuda sehingga memperkuat asumsi lewat fakta bentrok tersebut bahwa konflik yang sengaja ditebar adalah terencana dan bermuara pada Pilgub 2011-2016. Untuk menguatkan asumsi konflik ini sengaja ditebar selain dengan perbandingan dan sebaran konflik adalah konflik vertical yang siap melendak, antara rakyat dan apparatus Negara, konflik tambang Poboya, antara penambang rakyat dan pihak PT. Citra Palu Mineral (CPM), merupakan anak cabang perusahaan Bumi Resorse. Konflik Poboya terjadi ketegangan akhir bulan desember 2010 dan awal bulan januari 2011, karena pihak PT. CPM akan melakukan aktifitas eksploitasi diareal yang menjadi penambangan rakyat, bahkan pihak PT. CPM dalam memasukan alat berat mereka meminta pengawalan dari pihak POLDA Sulteng sebanyak 200 orang anggota BRIMOB, konflik vertical selanjutnya adalah kasus RAMADHAN BERDARAH di Kab.Buol, kasus RAMADHAN BERDARAH sampai saat ini hanya berakhir pada tindak pidana ringan yang dikenakan pada pelaku kekerasan terhadap Kasmir Timumun, sehingga membuat masyarakat Buol kecewa dan ketertiban hukum sudah tidak berlaku lagi di Kabupaten Buol, aturan lalu lintas tidak berlaku dan judi togel merebak di seluruh kampung Kabupaten Buol, pihak Polisi pun tidak berani melarang atau membuat tindakan hukum yang tegas. Kedua konflik vertical ini sudah membara dan tinggal menunggu pemicunya, kedua konflik vertical ini justru malah dibuat diplomatis. Konflik Poboya yang dulunya pihak POLDA Sulteng sangat keras tiba-tiba membuka ruang dialog antara Pemuda BATARA (Barisan Pemuda Tara) ketua adat dan pihak PT.CPM. Kabupaten Buol untuk memutasi isu RAMADHAN BERDARAH dengan cara membuka ruang seluas-luasnya kepada gerakan AKBAR, komite aksi pada tanggal 10 Mei 2010 meminta Bupati turun dari jabatanya karena terindikasi korupsi, untuk membuka kembali kasus korupsi yang melibatkan Bupati Buol, Amran Batalipu, seperti kasus Ahli Fungsi hutan dan kepemilikan alat berat. Kedua konflik vertical ini tidak dibuka karena akan merugikan seluruh calon kandidat yang akan maju bertarung pada Pilgub, asumsi lain dari sebaran konflik yang dibuat adalah untuk kepentingan pembengkakan anggaran pengamanan Pilgub, dari ketatapan APBD Propinsi untuk pengamanan pada Pilgub sebesar Rp.382 juta untuk seluruh wilayah di Sulawesi Tengah, dan sampai saat ini pihak keamanan terus mengusulkan anggaran keamanan menjadi Rp.800 juta. Pertanyaan dasar dari konflik yang ditebar, kenapa jumlah konflik tidak jauh dari Kota Palu sebagai jantung aktifitas politik, daerah Sigi dan daerah pinggiran lainnya dipilih untuk kepentingan publikasi dan pembentukan opini publik, karena kota Palu merupakan jantung dari aktifitas media yang ada di Sulteng, jangakauan media nasional dan local ke daerah konflik merupakan pilihan jumlah konflik lebih banyak dari daerah pinggiran Kota Palu.
Konflik yang ditebar sejalan dengan hingar-bingar kasus korupsi yang terjadi sebelum pelaksanaan voting day, kasus korupsi di Sulawesi Tengah terbagi dua, pertama kasus sudah ditangani oleh lembaga hukum, kedua kasus korupsi yang diarahkan kepada salah satu calon kandidat yang akan bertarung pada Pilgub kali ini. Kasus korupsi yang paling banyak disoroti oleh publik adalah kasus korupsi KPU Donggala pada Pemilukada Sigi sebesar Rp. 12 Milyar, dalam kasus korupsi KPU Donggala terperiksa adalah bendahara dan ketua KPU Donggala,Amir Mahmud[17], dan yang dijadikan tersangka hanyalah bedahara KPU Donggala, Hariyanto Abdul Tanga[18], kasus korupsi KPU Donggala ditagani olehKejakasaan Tinggi Sulawesi Tengah. Kasus Suap Jaksa di Kab.Buol yang dilaporkan oleh KOMPAS(Koalisi Demokrasi untuk Pemeritahan Amanah dan Bersih), merupakan front gerakan di Sulawesi tengah yang terdiri dari NGO dan ormas-ormas,dilaporkan kepada KEJATI Sulteng pada tanggal 17 Januari 2011. Korupsi Rumah Sakit Undata dalam hal pengadaan alat penghancur sapah, kasus Korupsi RS Undata ditangani oleh KEJATI Sulteng dan sampai saat ini belum memperjelas status penahanan ketua panitia lelang, Haldi Dzulmantap dan pejabat pelaksana tekhnis kegiatan, Abdul Azis[19]. Dana APBN tahun 2007-2008 untuk penanggulangan bencana menjadi lahan korupsi bagi pejabat yang ada di Sulawesi tengah, pengadaan bronjong di DAS sungai Palu yang melibatkan kepala BWSS III dinas Pekerjaan Umum, korupsi di daerah-daerah lainnya adalah Korupsi APBD Kab.Morowali tahun 2010 yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Pso merugikan keuangan Negara sebesar Rp.5,5 Milyar dengan terdakwa Gemawati Hambuako dan Linme J. Werokila[20]. Kasus korupsi yang telah teruraikan diatas adalah kasus korupsi yang yang masuk pada areal satu dan dalam penanganan lembaga hukum, kasus korupsi yang masuk pada areal kedua adalah laporan dan temuan BPK-RI pada penggunaan keuangan di Bank Sulteng , RSU UNDATA dan Dinas Pendapatan Propinsi, dari ketiga kasus ini kemudian DPRD Propinsi memanggil Gubernur Sulteng, H.B Paliudju untuk mengklarifikasi temuan BPK-RI tersebut[21]. Temuan BPK-RI terhadap penggunaan keuangan di Bank Sulteng menyangkut penyertaan modal kredit yang mengalir ke Pemerintah Daerah Parigi-Moutong, perkembangan terakhir kasus penyertaan modal kredit terus didorong oleh DPRD Propinsi dan eksekutif. Kasus pembangunan Gedung Wanita (GW) yang saat ini diselidiki oleh pihak KEJATI Sulteng terus bergulir, kasus pembangunan GW awalnya melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan DPRD Provonsi dan pihak penegak hukum, dari hasil pertemuan RDP kemudian pihak KEJATI sulteng terus melakukan penyelidikan, kasus GW membuat H. B. Paliudju merasa terganggu, dari beberapa kali statement H.B. Palidju dimedia masa mengatakan kalau kasus GW ini sangat berbau politis.
Kondisi perlawanan di Sulawesi tengah selama bulan januari terjadi disektor petani dan buruh, pada tanggal 21 Jnauari 2011[22] masa dari Front Perjuangan Rakyat (FPR) dengan jumlah masa ratusan melakukan aksi mengenai kekesarasan terhadap petani dan perampasan tanah di Sulawesi Tengah, FPR memfokuskan isu pada kekerasan yang dilakukan oleh pengusaha PT. POSO ENERGI terhadap petani penggarap di desa Peura, Kec. Pamona Utara Kab. Poso. Gerakan perlawanan spontan pun terjadi di Kab.Buol yang dilakakukan oleh pegawai RSU BUOL[23] dengan aksi protes menuntut menu makanan yang diperuntukan kepada tenaga/pegawai dilingkungan RSU BUOL yang tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), aksi ini hanya terjadi dalam lingkungan rumah sakit dengan menuliskan karton berisi kalimat-kalimat protes. Masih di Kabupaten yang sama terjadi PHK yang dilakukan pengusaha SPBU[24], pengusaha mem-PHK karyawannya sejumlah 5 orang dan bentuk perlawanan karyawan spontanitas mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Gerakan perlawanan mahasiswa hampir dikatakan sepi, pasca aksi hari anti Korupsi front yang dibentuk bersama oleh organisasi gerakan mahasiswa eksternal, Aliansi Mahasiswa Peduli Bangsa Indonesia (AMPIBI), tidak lagi terkonsolidasikan dengan baik untuk merespon momentual dibulan januari , dikarenakan AMPIBI persoalan teknis pasca aksi hari anti korupsi se-dunia 2010, AMPIBI dibebani dana ganti rugi sebanyak Rp.15.000.000,- untuk mengganti soundsystem yang dirusak oleh aparat keamanan. Organisasi internal kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) diseluruh universitas/sekolah tinggi Kota Palu sebagai jantung gerakan perlawanan tidak terpecah mengenai BEMNUS VS BEMSI, kebanyakan BEM di Kota Palu tenggelam dalam aktifitas kegiatan internal kampus;seminar,workshop dll. Disituasi Pilgub pun BEM dan AMPIBI tidak terlibat untuk mengintervensi situasi politik Pilgub secara terbuka, hanya saja seluruh kekuatan mahasiswa Universitas Tadulako secara individu didiorng untuk terlibat dalam pemenangan tim SAFA.
Penulis adalah Ketua Wilyah LMND Sulteng dan anggota KPW PRD Sulteng
0 komentar: on "PILGUB EPISODE YANG DIULANG-ULANG"
Posting Komentar